Author: Admin Bimas

_{Kontributor : Ach. Noor Busthomi / Editor : Lutfi Hidayat}

MARON, (07 Agustus 2026) – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang mudah, transparan, profesional, dan berintegritas, khususnya dalam layanan pendaftaran serta pencatatan pernikahan.

Masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Kantor KUA pada hari dan jam kerja dapat memperoleh layanan tersebut tanpa dipungut biaya atau nol rupiah. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk kemudahan pemerintah dalam memberikan akses pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Maron. Setelah proses pemeriksaan, akad nikah, dan pencatatan selesai, pasangan pengantin menerima buku nikah sebagai bukti resmi telah tercatatnya pernikahan mereka. Seluruh proses berlangsung tertib dengan mengedepankan sikap ramah, profesional, dan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kepala KUA Kecamatan Maron, Muh. Amin, S.Ag., M.Pd.I mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan resmi KUA.

“Pendaftaran dan pencatatan nikah di Kantor KUA pada hari dan jam kerja tidak dipungut biaya. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi ini agar pernikahannya tercatat secara sah menurut agama dan negara. KUA Kecamatan Maron berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Penghulu KUA Kecamatan Maron, Ainul Yaqin, S.Ag menegaskan bahwa pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri beserta anak-anak mereka.

“Pernikahan yang tercatat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak di kemudian hari. Kami siap mendampingi masyarakat mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, hingga pelaksanaan akad nikah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

KUA Kecamatan Maron juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan biaya layanan nikah. Akad nikah yang dilaksanakan di Kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan biaya Rp. 0, sedangkan akad nikah yang dilaksanakan di luar kantor KUA dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku.

Melalui pelayanan yang transparan, profesional, dan berintegritas, KUA Kecamatan Maron berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mencatatkan pernikahan melalui jalur resmi. Selain memberikan kepastian hukum, pencatatan pernikahan menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sejak awal kehidupan berumah tangga.

PROBOLINGGO (6 Agustus 2026) — Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam siap menggebrak aksi kepedulian lingkungan melalui Kick Off Gerakan Bersih-bersih Masjid Nasional (Geber Masjid). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026, pukul 08.00–11.30 WIB bertempat di Masjid Fatahillah, Balai Kota Jakarta, serta digelar serentak di seluruh pelosok Indonesia.

Aksi gotong royong berskala nasional ini menjadi salah satu agenda utama Kemenag dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan aksi nyata di tengah masyarakat.

Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa Geber Masjid bukan sekadar kegiatan seremonial sesaat. Gerakan ini berlandaskan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 4 Tahun 2026 yang bertujuan membangun kesadaran kolektif umat.

“Gerakan ini menjadi bagian dari upaya kita memeriahkan HUT ke-81 RI dengan aksi nyata menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid sebagai pusat ibadah dan pemberdayaan umat. Kami berharap ini menjadi budaya bersama dalam merawat rumah ibadah,” ujar Abu Rokhmad dalam Sosialisasi Geber Masjid yang diikuti secara daring oleh lebih dari 1.000 peserta, Rabu (5/8/2026).

Gerakan ini juga menjadi wujud konkret dukungan terhadap Program Kemenag ASRI (Aman, Sehat, Rindang, Indah).

Senada dengan hal tersebut, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa fokus Geber Masjid mencakup berbagai aksi ramah lingkungan, antara lain: Pemilahan sampah organik dan anorganik di area masjid, Penanaman tanaman hijau di lingkungan sekitar masjid., Meminimalisasi penggunaan plastik sekali pakai dan Penghematan penggunaan air dan daya listrik.

Langkah ini sejalan dengan implementasi Program Ekoteologi yang digencarkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, di mana pelestarian lingkungan dipandang sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai keagamaan.

Untuk memastikan kesuksesan gerakan ini, Kemenag melibatkan berbagai pihak secara masif, mulai dari Kanwil Kemenag, Kankemenag Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, hingga para pengurus masjid dan masyarakat luas.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Proboilinggo, Samsur menyatakan bahwa kegiatan ini adalah syiar bukan hanya kegiatan insidentil semata, tetapi untuk menguatkan kepedulian dan peran ASN Kemenag dalam memakmurkan masjid atau mushalla, baik itu masjid besar di kecamatan atau masjid Jamik di Desa/kelurahan maupun yang ada di perkantoran. Di Kemenag sendiri, Masjid Ar-Rohim yang berada dilingkungan kantor kita pilih sebagai titik lokasi kegiatan. “Saya himbau kepada semua ASN Kemenag bisa mengajak semua pihak termasuk juga di Madrasah untuk mensukseskan kegiatan ini”. Pungkas Samsur.

Pendaftaran Masjid dapat didaftarkan di tautan https://simas.kemenag.go.id/event/geber-masjid kemudian pada saat pelaksanaannya nanti, foto kegiatan dan sertifikat dapat didownload di link tersebut pula. (Red)

Kontributor : Muh. Munir / Editor : Muh. Hefni M – Tim Bimas Islam

WONOMERTO, (06/08/2026) – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomerto melaksanakan pengambilan sumpah nadzir, pelaksanaan ikrar wakaf, dan penyerahan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Wonomerto, H. Wawan Ali Suhudi,S.Ag., M.H., tersebut merupakan bagian dari layanan KUA yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui penguatan tata kelola wakaf yang tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf tersebut, Amari mewakafkan sebidang tanah seluas 778 meter persegi, sedangkan Milawati mewakafkan tanah seluas 172 meter persegi. Kedua bidang tanah itu diperuntukkan bagi pembangunan masjid, penyelenggaraan pendidikan keagamaan, serta berbagai kegiatan ibadah sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kegiatan dihadiri oleh dua orang wakif, tiga orang nadzir, dua orang saksi, serta Kepala Desa Kedung Supit. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah nadzir, dilanjutkan pembacaan ikrar wakaf oleh para wakif di hadapan PPAIW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam arahannya, H. Wawan Ali Suhudi menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai amal jariyah dan manfaatnya terus mengalir sepanjang harta wakaf dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ia juga menguraikan hak wakif atas tanah yang diwakafkan, fungsi nadzir sebagai pengelola harta wakaf, hak dan kewajiban nadzir, larangan mengalihkan maupun menyalahgunakan objek wakaf, serta batasan kewenangan nadzir dalam mengelola aset wakaf.

“Wakaf bukan sekadar penyerahan tanah, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga bersama. Nadzir memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional, transparan, dan sesuai syariat serta ketentuan hukum yang berlaku agar manfaatnya dapat dirasakan oleh umat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang wakif, H. Amari, mengungkapkan rasa syukurnya dapat mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat.

“Semoga tanah yang saya wakafkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya, dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pendidikan agama, dan kegiatan ibadah yang membawa manfaat bagi masyarakat. Saya berharap aset wakaf ini dapat dikelola dengan amanah sehingga menjadi investasi akhirat yang memberi keberkahan bagi banyak orang,” tuturnya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan Akta Ikrar Wakaf kepada para pihak sebagai bukti autentik pelaksanaan wakaf. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan harta wakaf sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak agar aset wakaf tetap terjaga, dikelola secara amanah, profesional, dan memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi umat.

PROBOLINGGO (6 Agustus 2026) – Kawasan wisata Pantai Bentar menjadi lokasi perayaan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kabupaten Probolinggo tahun 2026. Acara yang dihadiri lintas instansi, termasuk perwakilan dari Kantor Kemenag, Moh. Sa’dun.

Peringatan HAN ini menjadi panggung bagi Bupati dr. M. Haris untuk menyuarakan gerakan Kabupaten Layak Anak. Bupati Haris mengimbau pemenuhan 18 hak dasar anak yang mencakup aspek kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi. Beliau mengingatkan agar anak-anak tidak hanya dituntut berprestasi akademik, tetapi juga dipenuhi hak bermain dan berekspresinya dalam lingkungan yang aman.

Untuk mewujudkan wilayah ramah anak, Pemkab Probolinggo menggalakkan program strategis seperti Sekolah Ramah Anak hingga Kampung Ramah Anak.

Bupati menegaskan, perlindungan anak dari perundungan, kekerasan, dan diskriminasi adalah investasi krusial menyambut Indonesia Emas 2045, yang memerlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat

Pemkab Probolinggo berkomitmen mendukung program Kabupaten Layak Anak melalui program Sekolah, Puskesmas, dan Kampung Ramah Anak. Bupati Haris mengingatkan bahwa kesuksesan program ini membutuhkan sinergi dari orang tua, guru, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan media. Acara di Pantai Bentar tersebut dimeriahkan oleh berbagai pentas kreativitas dan kampanye edukatif anak. (Red)

SUMBERASIH (6 Agustus 2206) – KUA Sumberasih terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya integritas melalui penerapan gerakan menolak gratifikasi pada setiap pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut juga diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas kepenghuluan, termasuk saat pelayanan akad nikah.

Di sela-sela prosesi akad nikah, Wardani, Penghulu KUA Sumberasih, menyempatkan diri memberikan sosialisasi kepada calon pengantin dan keluarga mengenai pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi. Pada kesempatan tersebut, ia memperlihatkan papan bertuliskan MAHAR (Mari Hindari Gratifikasi) yang merupakan ikon kampanye antigratifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa seluruh layanan pernikahan di KUA dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi.

Kepala KUA Sumberasih, Wawan Ali Suhudi, menegaskan bahwa integritas merupakan nilai yang harus dijaga oleh seluruh aparatur Kementerian Agama. Menurutnya, “Menolak gratifikasi adalah budaya kita. Budaya ini harus menjadi komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta layanan yang bersih, jujur, akuntabel, dan berintegritas.”

Melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, KUA Sumberasih berharap kesadaran akan pentingnya budaya antigratifikasi semakin meningkat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Kontributor : Fetta NS / Editor : Muh. Hefni M – Tim Bimas Islam

Probolinggo, (06/08/2026) – Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo merilis data persebaran produk bersertifikat halal di seluruh kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 31 Juli 2026, tercatat sebanyak 10.821 produk di Kabupaten Probolinggo telah memiliki sertifikat halal. Data tersebut dihimpun melalui sistem informasi BPJPH sebagai bentuk transparansi perkembangan implementasi Jaminan Produk Halal di daerah.

Dari data tersebut, Kecamatan Pakuniran menjadi wilayah dengan jumlah produk bersertifikat halal terbanyak, yakni 1.879 produk, disusul Paiton sebanyak 1.566 produk, Kotaanyar sebanyak 1.027 produk, Gading sebanyak 978 produk, dan Krucil sebanyak 935 produk. Sementara itu, beberapa kecamatan masih menunjukkan jumlah yang relatif rendah, di antaranya Pajarakan sebanyak 5 produk, Kuripan sebanyak 19 produk, Sukapura sebanyak 21 produk, dan Lumbang sebanyak 32 produk.

Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menyampaikan bahwa data ini menjadi gambaran perkembangan sertifikasi halal sekaligus dasar dalam menentukan strategi pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha.

“Data ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal terus meningkat. Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif agar pemerataan kepemilikan sertifikat halal dapat terwujud,” ujarnya.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian kehalalan produk bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing usaha, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai tambah bagi produk UMKM di Kabupaten Probolinggo.

Seksi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Probolinggo akan terus bersinergi dengan BPJPH, pemerintah daerah, pendamping proses produk halal (P3H), serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas literasi halal dan mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal nasional serta mendukung implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal.

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan berbagai layanan sertifikasi halal yang disediakan pemerintah serta secara aktif memastikan produk yang diproduksi dan dipasarkan telah memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal. Dengan semakin banyaknya produk bersertifikat halal, diharapkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal Kabupaten Probolinggo juga semakin meningkat.

^{Kontributor : Hourul Anam / Editor – Tim}

SUMBER, (5 Agustus 2026) — Jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Sumber Kabupaten Probolinggo menghadiri perayaan tradisi Karo masyarakat Adat Tengger pada Rabu (5/8). Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama, merawat kebhinnekaan, serta menjaga harmoni sosial secara inklusif. Pendekatan kultural melalui ruang dialog seperti ini dinilai efektif untuk merekatkan hubungan emosional antara aparatur negara dan masyarakat lintas keyakinan.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA Kecamatan Sumber, Fadlur Rahman, ini melibatkan rombongan penyuluh agama, penghulu, serta staf dari KUA. Mereka turun langsung melakukan safari silaturahmi dengan mengunjungi rumah-rumah warga yang tengah merayakan tradisi Karo. Melalui aksi sambang warga tersebut, jajaran KUA berupaya membangun komunikasi yang setara dan mempererat tali persaudaraan tanpa sekat perbedaan.

Dalam kesempatan tersebut, Fadlur Rahman menegaskan bahwa kehadiran KUA di tengah ritual adat merupakan implementasi nyata dari pelayanan publik yang menghargai nilai-nilai lokal. “Moderasi beragama tidak hanya diwujudkan melalui pembinaan di ruang-ruang formal, tetapi juga dengan hadir di tengah masyarakat, menghargai tradisi yang hidup, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen,” ujarnya.

Pihaknya berharap sinergi ini terus terjalin agar nilai toleransi dan gotong royong semakin mengakar.

Probolinggo, (5 Agustus 2026)– Upaya penguatan legalitas dan produktivitas aset wakaf terus didorong di Kabupaten Probolinggo. Pada Rabu, 5 Agustus 2026, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo memfasilitasi kegiatan pengukuran tanah wakaf milik Yayasan Nurul Jadid di Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo. 

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam rangka perubahan data Nadzir menjadi Badan Hukum atas nama Yayasan Nurul Jadid. Tanah wakaf yang diukur luas keseluruhannya adalah 12.020 M² yang masing-masing terdiri dari dua bidang, yang pertama seluas 2.005 M² dan yang kedua seluas 10.015 M². Dengan adanya kepastian batas dan legalitas ini, ke depan tanah wakaf tersebut diharapkan dapat dikelola secara produktif melalui skema perjanjian sewa dan pemberdayaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pengukuran dilakukan langsung oleh tim dari BPN Kabupaten Probolinggo yang dipimpin oleh H. Ismail, S.H. selaku Ketua Tim dengan petugas ukur lapangan Mbak Aris dan Mas Ifar. Dari pihak Yayasan Nurul Jadid hadir Agus Mulyanto selaku Ketua Tim Aset Yayasan, bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang turut mendampingi jalannya kegiatan.

H. Ismail, S.H. menyampaikan bahwa tujuan utama pengukuran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas aset wakaf. “Maksud dan tujuan pengukuran ini adalah untuk memutakhirkan data bidang tanah wakaf di BPN sebagai dasar perubahan Nadzir dan penerbitan sertifikat. Dengan legalitas yang kuat dan batas yang jelas, tanah ini dapat dikelola secara produktif melalui kerja sama sewa sehingga hasilnya dapat kembali untuk kepentingan umat,” jelasnya.

Dari sisi yayasan, Agus Mulyanto menyambut baik kegiatan ini. “Kami sangat berterima kasih kepada BPN dan Kementerian Agama atas dukungan dan fasilitasi ini. Tujuan kami adalah agar aset wakaf ini segera memiliki kepastian hukum sehingga dapat kami kelola untuk pengembangan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. Ke depan, kami ingin tanah ini menjadi sumber dana abadi bagi pesantren dan masyarakat sekitar melalui pengelolaan yang profesional,” ujarnya.

Yazid Zain selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor yang terus dibangun antara Kemenag dan BPN. “Kegiatan pengukuran hari ini adalah wujud nyata kerjasama lintas sektor antara Kementerian Agama dan BPN Kabupaten Probolinggo dalam rangka menertibkan administrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Ini juga menjadi salah satu program unggulan kami yaitu SAHABAT, (Solusi Hadir Bagi Umat), yang fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat dan Nadzir di lapangan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa seluruh proses fasilitasi ini tidak dipungut biaya apapun. “Alhamdulillah kegiatan ini kami laksanakan secara gratis tanpa biaya. Ini adalah bentuk implementasi dari program unggulan kami yang lain yaitu MAHAR, (Mari Hindari Gratifikasi). Kami ingin memastikan bahwa pelayanan pertanahan wakaf dapat diakses dengan mudah, bersih, dan transparan oleh seluruh masyarakat,” tegas Yazid.

Dengan adanya kepastian hukum ini, tanah wakaf produktif diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Hasil dari pengelolaan nantinya akan digunakan untuk mendukung program beasiswa, layanan sosial dan kesehatan berbasis pesantren, serta pemberdayaan UMKM. Sinergi antara Kementerian Agama, BPN, dan Nadzir ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mewujudkan tanah wakaf yang tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat di Kabupaten Probolinggo. (YZ)

PROBOLINGGO (5 Agustus 2026), Proses penyelesaian Wakaf yang terdampak proyek Tol Pasuruan -Probolinggo – Banyuwangi (Probowangi) membawa angin segar bagi roda perekonomian warga. Kepastian ini didapat setelah administrasi sisa tanah wakaf yang terdampak proyek jalan tol di Kabupaten Probolinggo resmi dituntaskan.

Manfaat dari penyelesaian ini sangat besar bagi masyarakat dan lembaga terkait. Bagi masyarakat luas, tuntasnya administrasi tanah wakaf ini akan memperlancar pembangunan Tol Probowangi yang pada gilirannya meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat arus logistik, serta membuka lapangan kerja dan peluang ekonomi baru di Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya.

Bagi Kemenag Kabupaten Probolinggo, penerbitan sertifikat sisa tanah wakaf akan memperkuat kepastian hukum pengelolaan aset wakaf, menjaga kepercayaan publik, serta menjadi bukti nyata bahwa lembaga agama mampu bersinergi dengan program pembangunan nasional.

Sementara bagi PPK Tol Probowangi, tuntasnya proses ini memberikan kepastian lahan sehingga target pembangunan sesuai jadwal dapat terealisasi. Kegiatan koordinasi berlangsung khidmat dan produktif, ditutup dengan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti proses pensertifikatan ke BPN Kabupaten Probolinggo.

Sinergi antara Kemenag dan PPK Tol Probowangi diharapkan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam menyelesaikan persoalan aset keagamaan yang terdampak pembangunan infrastruktur. (YZ)

Kontributor : Muh. Hefni M / Editor : Lutfi Hidayat – Tim Bimas Islam

PROBOLINGGO, (05/08/2026) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo melalui seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di 24 kecamatan terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi melalui Gerakan MAHAR (Mari Hindari Gratifikasi). Komitmen tersebut diterapkan dalam seluruh layanan kepada masyarakat, mulai dari pelayanan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, konsultasi keagamaan, hingga berbagai layanan administrasi keagamaan lainnya sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Gerakan MAHAR menjadi wujud nyata penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Seluruh aparatur KUA berkomitmen menolak segala bentuk pemberian, hadiah, maupun imbalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pelayanan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, H. Imammudin Nur Fajri, S.Ag.,M.HI, menegaskan bahwa gerakan MAHAR bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral seluruh aparatur untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Agama.

“Gerakan MAHAR merupakan komitmen bersama seluruh jajaran KUA di Kabupaten Probolinggo untuk memberikan pelayanan yang bersih, jujur, profesional, dan bebas dari segala bentuk gratifikasi. Integritas adalah fondasi utama pelayanan publik. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung budaya antigratifikasi demi terwujudnya pelayanan yang akuntabel dan terpercaya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan membangun budaya antigratifikasi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila penyelenggara layanan dan masyarakat sama-sama menjunjung tinggi nilai kejujuran serta menaati ketentuan yang berlaku.

Ke depan, mas Imam sapaan akrabnya berharap Gerakan MAHAR dapat semakin mengakar sebagai budaya kerja di seluruh satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Ia juga berharap kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada petugas semakin meningkat sehingga tercipta pelayanan publik yang semakin profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Melalui penguatan Gerakan MAHAR, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang bersih, mudah diakses, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai wujud nyata pembangunan zona integritas menuju birokrasi yang bersih dan melayani.