Author: Admin Bimas

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – Tim Bimas Islam

Wonomerto, (19/08/2026) – Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, kembali menggelar Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Angkatan VIII yang diikuti 25 pasang calon pengantin, Rabu (19/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula KUA Wonomerto ini merupakan bagian dari program Kementerian Agama dalam mempersiapkan pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga agar memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan mental dan fisik dalam membangun keluarga yang harmonis.

Bimbingan perkawinan tersebut menghadirkan sejumlah materi penting, mulai dari pengelolaan kehidupan keluarga, komunikasi pasangan, penyelesaian konflik rumah tangga, hingga kesehatan reproduksi. Materi kesehatan reproduksi diberikan sebagai bekal bagi calon ibu dan ayah dalam memahami kesiapan reproduksi, sekaligus sebagai upaya deteksi dini guna menekan angka kematian ibu dan bayi.

Kepala KUA Wonomerto sekaligus fasilitator Bimwin, H. Wawan Ali Suhudi, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan, sehingga pasangan perlu dibekali kemampuan untuk menghadapi berbagai dinamika yang mungkin terjadi.

“Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan cara pandang, kebiasaan, dan tanggung jawab. Karena itu, calon pengantin perlu memiliki bekal ilmu, keterampilan komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,” ujarnya.

Menurutnya, bimbingan perkawinan menjadi salah satu langkah preventif untuk meminimalisasi persoalan keluarga di masa mendatang. Selain itu, pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga penting agar pasangan memiliki kesiapan dalam merencanakan kehidupan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Wawan berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

“Kami berharap para calon pengantin tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, dan bersama-sama menghadapi setiap tantangan rumah tangga. Semoga keluarga yang dibangun kelak menjadi keluarga yang kokoh, harmonis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Melalui Bimbingan Perkawinan ini, KUA Wonomerto terus berupaya memberikan pendampingan kepada calon pengantin sebagai bagian dari ikhtiar menciptakan keluarga yang berkualitas dan berketahanan.

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – Tim Bimas Islam

WONOMERTO, (18/08/2026) — Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA Kecamatan Wonomerto kembali melaksanakan ikrar wakaf dan pengambilan sumpah nadzir terhadap satu bidang tanah wakaf yang diperuntukkan bagi makam Islam. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Selasa (18/8/2026), sebagai bagian dari upaya menertibkan administrasi dan memastikan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Prosesi tersebut dipimpin oleh PPAIW Kecamatan Wonomerto, H. Wawan Ali Suhudi, S. Ag., M.H., yang sekaligus menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Wonomerto. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif di hadapan PPAIW dan disaksikan pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah nadzir sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan menjaga tanah wakaf.

Dalam penyampaiannya, H. Wawan Ali Suhudi menjelaskan bahwa wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial dan kemanfaatan jangka panjang. Karena itu, harta benda yang telah diwakafkan harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan serta ikrar wakaf.

“Wakaf merupakan amanah yang tidak hanya berkaitan dengan penyerahan harta, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kebermanfaatannya. Setelah diikrarkan, nadzir memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, mengamankan, dan memastikan tanah wakaf digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa nadzir memiliki posisi penting dalam tata kelola perwakafan. Nadzir tidak sekadar menerima tanah wakaf, tetapi memiliki kewajiban administratif dan sosial untuk memastikan harta wakaf tetap terpelihara serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Pohsangit Lor, A. Taufik, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan ikrar wakaf yang berlangsung di wilayahnya. Ia juga mengapresiasi kekompakan masyarakat yang telah mendukung proses wakaf untuk kepentingan bersama.

“Kami sangat mengapresiasi kekompakan masyarakat dalam pelaksanaan wakaf ini. Semangat kebersamaan harus terus dipertahankan karena tanah yang diwakafkan nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk kepentingan makam Islam,” katanya.

Pelaksanaan ikrar wakaf dan pengambilan sumpah nadzir tersebut berlangsung tertib. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya KUA Kecamatan Wonomerto melalui PPAIW dalam mendorong masyarakat untuk menata administrasi wakaf secara resmi, sehingga status, peruntukan, dan pengelolaannya memiliki kepastian serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – Tim Bimas Islam

PROBOLINGGO, (17/08/2026) — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” di halaman belakang Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, Senin (17/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti pengawas madrasah, pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI), penyuluh agama, penghulu, serta aparatur sipil negara (ASN) Kemenag Kabupaten Probolinggo dan berlangsung lancar serta khidmat.

Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenag Kabupaten Probolinggo, H. Moh. Sa’dun, M.Pd., dalam amanatnya mengajak seluruh peserta memaknai kemerdekaan tidak sekadar sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai amanah yang harus diwujudkan melalui tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurutnya, filosofi kemerdekaan tercermin dalam lambang negara Garuda Pancasila. Burung Garuda menggambarkan kekuatan dan keteguhan bangsa dalam menjaga kedaulatan, sementara perisai di dadanya melambangkan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa.

“Makna kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana kita mampu mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat. Garuda Pancasila mengajarkan kepada kita untuk berdiri kokoh sebagai bangsa, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila,” ujar Sa’dun dalam amanatnya.

Ia juga menekankan bahwa semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas setiap ASN. Pengabdian melalui pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dinilai menjadi salah satu bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran bersama di Aula 1 Al-Ikhlas Kemenag Kabupaten Probolinggo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma), H. As’adi, memimpin istighosah dan tahlil.

Suasana tasyakuran berlangsung penuh kekhusyukan dan haru. Doa bersama tersebut menjadi momentum untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan sekaligus memanjatkan doa bagi para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Melalui rangkaian upacara dan tasyakuran tersebut, keluarga besar Kemenag Kabupaten Probolinggo diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan, pengabdian, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – Tim Bimas Islam

Tegalsiwalan, (16/08/2026) — Majelis Taklim P2A Aisyah Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, menggelar kegiatan tirakatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, Ahad (16/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di kediaman Sri Wahyuni, Sumberbulu, tersebut diikuti sekitar 54 jamaah dan diisi pembinaan keagamaan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Tegalsiwalan, Chomisun Basofi, S.Pd.

Ketua Majelis Taklim P2A Aisyah, Yeni,S.Ag., turut hadir bersama para jamaah dalam kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh antusias tersebut. Momentum peringatan kemerdekaan dan Maulid Nabi dipadukan sebagai sarana memperkuat semangat kebangsaan sekaligus meningkatkan kecintaan umat kepada Rasulullah SAW.

Dalam tausiyahnya, Chomisun Basofi yang akrab disapa Homisun memberikan edukasi mengenai fadilah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menjelaskan bahwa shalawat tidak hanya merupakan amalan lisan, tetapi juga menjadi bentuk kecintaan, penghormatan, dan komitmen umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW.

“Shalawat adalah tanda cinta kepada Rasulullah. Semakin cinta kepada beliau, hendaknya semakin banyak pula kita bershalawat dan mengikuti sunnah serta akhlaknya,” tuturnya.

Selain membahas keutamaan shalawat, Homisun juga mengajak jamaah memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan RI secara substantif. Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi perlu diisi dengan kontribusi positif, menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebagai umat Islam, kita dapat berkontribusi melalui penguatan akhlak, menjaga kerukunan, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Yeni,S.Ag., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi jamaah untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas kemerdekaan bangsa.

“Semoga kegiatan ini tidak berhenti sebagai peringatan, tetapi menjadi pengingat bagi kita untuk semakin istiqamah bershalawat, meneladani Rasulullah, dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama. Para jamaah diharapkan dapat mengamalkan shalawat secara istiqamah serta menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus menjaga semangat persatuan dan pengabdian dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

_{Kontributor : Agus H. | Editor Tim Redaksi Bimas Islam}

GENDING, (14 Agustus 2026) — Kepengurusan baru Takmir Masjid Besar Al-Hikmah Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2026-2029 resmi dilantik. Acara ini berlangsung khidmat di ruang utama Masjid Besar Al-Hikmah Gending dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, alim ulama, serta muspika setempat. Acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Susunan Pengurus Takmir oleh Ketua Yayasan Cahaya Hikmah Kecamatan Gending, H.Wahyudi.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar dan sumpah jabatan yang dipimpin oleh camat gending, Winda Permata Eriyanti, S.Stp., M.Si. Didampingi oleh Kepala KUA Gending, Fathurrozi, S.Ag., dan pengurus yayasan Cahaya Hikmah selaku Nadzir. Hadir pula perwakilan tokoh agama, Pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gending serta Perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo diwakili oleh kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Imamuddin Nur Fajri dan Kepala seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf, M. Yazid Zain serta perwakilan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Probolinggo, H. Suharto.

Acara dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Ketua Takmir yang baru. Dalam pengarahannya, Camat Gending menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik.

“Saya harap pengurus baru dapat bersinergi dengan pemerintah kecamatan gending, didalam membina mental spiritual masyarakat serta menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah Gending. Begitu pula dalam mewujudkan kemakmuran masjid, program yang bisa dikerjasamakan seperti pengadaan perpustakaan masjid”, ujar Winda.

Sementara itu, ketua terpilih, Zainal Abidin, ST., menyampaikan komitmennya untuk memakmurkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan umat, dan pemberdayaan ekonomi syariah di wilayah Gending.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan doa bersama, dengan harapan kepengurusan yang baru mampu membawa Masjid Besar Al-Hikmah semakin maju, transparan, dan bermanfaat bagi jamaah luas.

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – Tim Bimas Islam

SUMBERASIH, (13/08/2026) — Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberasih menggelar Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin (Catin) Angkatan VII Tahun 2026 di Aula KUA Sumberasih, Kamis (13/8/2026). Kegiatan yang diikuti 25 pasangan calon pengantin tersebut mengangkat penguatan konstruksi keluarga sakinah yang memiliki karakter moderat sebagai salah satu bekal menghadapi kehidupan rumah tangga.

Bimwin kali ini berlangsung secara interaktif dengan melibatkan peserta dalam diskusi dan penyampaian pendapat. Fasilitator Bimwin, H. Wawan Ali Suhudi,S.Ag., M.H., yang juga Plt. Kepala KUA Sumberasih, menyampaikan materi mengenai pilar keluarga sakinah dan psikologi rumah tangga.

Dalam paparannya, Wawan – begitu sapaan akarabnya, menekankan bahwa keluarga sakinah tidak cukup dibangun hanya dengan kesiapan administratif menjelang pernikahan. Menurutnya, pasangan calon pengantin perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan perkawinan, komunikasi, pembagian peran, pengelolaan emosi, serta kemampuan menghadapi perbedaan secara bijaksana.

“Rumah tangga yang sakinah dibangun melalui fondasi yang kokoh, yaitu iman, komitmen, komunikasi, tanggung jawab, dan saling menghargai. Watak moderat dalam keluarga berarti mampu menyikapi perbedaan dengan adil, tidak berlebihan, serta mengedepankan musyawarah dan kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika rumah tangga merupakan bagian dari perjalanan perkawinan. Karena itu, pasangan tidak cukup hanya mempersiapkan diri untuk membangun kebahagiaan, tetapi juga perlu memiliki kesiapan menghadapi persoalan dan konflik secara dewasa.

“Jangan membayangkan bahwa keluarga sakinah berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, saling menguatkan, dan tetap menjadikan nilai agama sebagai pedoman,” tambahnya.

Wawan yang juga Ketua APRI Jawa Timur menilai, pemahaman psikologi rumah tangga penting diberikan sejak masa persiapan perkawinan agar calon pengantin mampu mengenali karakter diri dan pasangannya serta membangun pola komunikasi yang sehat. Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan Bimwin yang menempatkan kesiapan spiritual, psikologis, dan sosial sebagai bagian penting sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Melalui kegiatan tersebut, para calon pengantin diharapkan tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta juga diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, saling menghormati, terbuka dalam berkomunikasi, serta mampu menghadapi perbedaan secara moderat.

Interaksi aktif selama kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti pembahasan. Berbagai pertanyaan dan tanggapan yang muncul menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memperkuat kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan perkawinan.

PAJARAKAN — Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajarakan menggelar kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi 10 pasang calon suami istri di Balai Nikah KUA Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Kamis (13/8).

Pembekalan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara serta landasan syariat dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala KUA Kecamatan Pajarakan, Winarko, S.Ag. Dalam sambutannya, Winarko menekankan pentingnya pemahaman agama bagi pasangan yang akan membina rumah tangga agar kehidupan pernikahan berjalan selaras dengan syariat Islam.

“Menjadi pasangan suami istri tanpa diajari, insyaallah, semua sudah tahu karena sudah menjadi rahasia umum. Namun, untuk menjalin rumah tangga yang sesuai dengan ajaran syariat, kita dituntut untuk selalu belajar dan berpegang teguh pada ajaran agama, Al-Qur’an, dan Al-Hadis,” ujar Winarko di hadapan para peserta.

Kegiatan pembekalan ini diikuti oleh peserta dari beragam latar belakang, mulai dari pasangan muda-mudi hingga warga yang sebelumnya pernah berkeluarga. Selama kegiatan berlangsung, materi disampaikan oleh empat Penyuluh Agama Islam, yakni Gus Zaenal Abidin, Badru Tamam, Nur Kholili, dan Ustadz Nur Hasan.

Dalam salah satu sesi, Ustadz Nur Hasan menyampaikan materi mengenai konsep keluarga sakinah yang dilanjutkan dengan simulasi tata cara akad nikah. Salah seorang peserta bernama Rizki ditunjuk untuk mempraktikkan prosesi ijab kabul tersebut.

Di sela-sela simulasi, Ustadz Nur Hasan memberikan arahan teknis dengan diselingi humor ringan untuk mencairkan suasana. Ia mengingatkan peserta agar fokus saat mendengarkan lafaz dari wali nikah.

“Apabila wali nikah telah sampai pada kata Halan, maka langsung dijawab ‘Qobiltu’ dan seterusnya. Jangan sampai salah, karena ada kejadian di desa sebelah, setelah mendengar kata Halan, malah dijawab Norwegia,” kelakar Nur Hasan yang disambut gelak tawa para peserta.

Suasana bimbingan berlangsung riang dan penuh semangat hingga akhir acara. Melalui kegiatan ini, KUA Pajarakan berharap para calon pengantin memiliki kesiapan mental, pengetahuan spiritual, dan pemahaman hukum yang matang sebelum melangsungkan pernikahan resmi.

Redaksi : Dru Tamamy

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – Tim Bimas Islam

PROBOLINGGO, (12/08/2026) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian pengajuan berkas sertifikasi tanah wakaf yang masih tertunggak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo, Rabu (12/8/2026), di Aula 2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Dr. H. Samsur, M.Pd.I., didampingi Kasubbag Tata Usaha H. Moh. Sa’dun, M.Pd., Penyelenggara Zakat dan Wakaf Yazid Zain, M.Pd.I., serta jajaran Penyuluh Agama Islam. Dari BPN Kabupaten Probolinggo hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo bersama staf yang menangani administrasi pertanahan dan wakaf.

Koordinasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam menyelesaikan administrasi sertifikasi tanah wakaf. Pembahasan difokuskan pada pemetaan berkas yang masih dalam proses, identifikasi kendala administrasi, serta penentuan langkah tindak lanjut agar pengajuan sertifikasi dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dr. H. Samsur, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf memerlukan koordinasi yang terukur antara Kementerian Agama, BPN, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

“Penyelesaian sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian penting dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. Karena itu, setiap berkas yang masih tertunggak perlu dipetakan dan ditindaklanjuti secara bersama-sama sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan berkas yang telah diajukan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan tanah wakaf ke depan.

Sementara itu, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kabupaten Probolinggo, Yazid Zain, M.Pd.I., menyampaikan bahwa pemetaan berkas menjadi langkah awal untuk mengetahui status masing-masing pengajuan dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

“Dengan pemetaan ini, kita dapat mengetahui berkas mana yang masih memerlukan kelengkapan administrasi, mana yang sedang berproses, dan mana yang perlu segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. Harapannya, tidak ada lagi berkas yang tertunda tanpa kejelasan tindak lanjut,” katanya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemenag Kabupaten Probolinggo dan BPN Kabupaten Probolinggo berkomitmen memperkuat komunikasi serta mempercepat penyelesaian administrasi sertifikasi tanah wakaf. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum atas aset wakaf di Kabupaten Probolinggo.

Kontributor: Saiful/ Editor: Tiem Bimas Kankemenag

Probolinggo, 12 Agustus 2026 — Upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Kegiatan Advokasi Pencegahan dan Penanganan ATS Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BBPMP Jawa Timur secara daring melalui Zoom, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut diikuti para pemangku kebijakan dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Timur. Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah dan Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam memastikan anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.

Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo turut mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran Kemenag menjadi bagian penting dalam membangun sinergi, khususnya melalui peran KUA, penyuluh agama, pembinaan keluarga, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak.

Dalam kegiatan tersebut, data proyeksi ATS menjadi perhatian bersama. Kabupaten Probolinggo diproyeksikan memiliki 13.489 ATS pada 2029. Jumlah tersebut diproyeksikan turun menjadi 8.841 anak pada 2034 dan 4.739 anak pada 2039, dengan target mencapai 0 ATS pada 2045.

Secara keseluruhan, Jawa Timur diproyeksikan memiliki 278.370 ATS pada 2029, kemudian menurun menjadi 182.450 anak pada 2034 dan 97.809 anak pada 2039. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang berada di luar sistem pendidikan pada 2045.

Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Probolinggo, H. Imamudin Nur Fajri, S.Ag., M.H.I., menegaskan bahwa persoalan ATS tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurutnya, diperlukan komitmen dan kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Persoalan Anak Tidak Sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama. Data proyeksi Kabupaten Probolinggo yang masih cukup tinggi menjadi perhatian serius sekaligus tantangan yang harus kita jawab melalui sinergi lintas sektor,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Kementerian Agama siap mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS melalui penguatan peran penyuluh agama, KUA, keluarga, dan masyarakat. Edukasi kepada orang tua juga dinilai penting agar mereka memahami bahwa pendidikan merupakan investasi utama bagi masa depan anak.

“Kementerian Agama, khususnya Bimas Islam, siap mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS melalui penguatan peran penyuluh agama, KUA, keluarga, serta pembinaan masyarakat. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat perlu terus dilakukan agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu diwujudkan dalam langkah konkret. Tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga mengidentifikasi penyebab anak tidak sekolah serta memberikan pendampingan dan solusi sesuai kondisi masing-masing.

Ia berharap kolaborasi yang semakin kuat dapat mempercepat penurunan angka ATS di Kabupaten Probolinggo sekaligus mendukung target Jawa Timur menuju Zero ATS 2045.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat, sehingga target Jawa Timur Zero ATS pada 2045 dapat diwujudkan secara nyata, termasuk di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

Kegiatan advokasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama bahwa tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan. Dengan kerja bersama, pemetaan yang akurat, pendampingan keluarga, serta intervensi yang tepat sasaran, upaya mewujudkan Kabupaten Probolinggo dan Jawa Timur tanpa Anak Tidak Sekolah diharapkan dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

_{Kontributor : INF | Editor Tim Redaksi Bimas Islam}

PROBOLINGGO, (12 Agustus 2026) – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Itjen Kemenag) menggelar agenda strategis berupa Sosialisasi dan Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata untuk mendongkrak tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui implementasi nyata dari konsep reformasi birokrasi (reinventing government).

Kegiatan krusial ini diikuti secara hibrida oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta seluruh pejabat Administrator di lingkungan Kantor Kementerian Agama se-Indonesia. Di tingkat daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) dan jajaran Pengawas Seksi serta seluruh kepala KUA turut menyimak seluruh rangkaian materi secara daring dengan penuh saksama.

Memahami Teori IEPK sebagai Alat Ukur Kinerja Antikorupsi Dalam pembukaannya, tim penyelenggara memaparkan bahwa Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan model pengukuran strategis yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengukuran ini menjadi bagian integral dalam kerangka evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Berdasarkan teori pengukurannya, skor IEPK didapatkan melalui penilaian komprehensif yang bertumpu pada 3 Pilar Utama, 6 Dimensi, dan 13 Indikator. Tiga pilar utama dalam penilaian IEPK meliputi: Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi (Bobot: 48%), Penerapan Strategi Pencegahan (Bobot: 36%), Penanganan Kejadian Korupsi (Bobot: 16%)

Melalui instrumen ini, kementerian/ lembaga dapat memetakan peta jalan (roadmap) tata kelola mereka demi mengkuantifikasi kemajuan atas upaya pencegahan maupun mitigasi risiko fraud secara berkala.

Sorotan Aspek Psikologi dan Gejala Perilaku (Behavioral Symptoms) Pelaku Fraud

Hadir sebagai narasumber pertama, I Ketut Arsa, yang menjabat selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi sekaligus Koordinator Pencegahan Korupsi II di Deputi Bidang Investigasi BPKP. Dalam paparannya, beliau menggarisbawahi bahwa tindakan fraud di sektor publik—seperti penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, hingga pemerasan—merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang langsung memicu kerugian finansial negara dalam skala besar serta memiskinkan masyarakat.

“Kita perlu membedah akar masalah korupsi tidak hanya dari celah sistem, tetapi juga dari aspek psikologi, tipologi individu, dan alur pikir pelaku,” urai I Ketut Arsa.

Ia menjelaskan pentingnya unit kepatuhan internal atau investigator memahami behavioral symptoms of fraud (gejala perilaku pelaku kecurangan). Secara kodrati, salah satu sifat dasar manusia adalah selalu berupaya menghindari kecemasan. Ketika seseorang melakukan korupsi, gejolak psikologis tersebut akan memicu indikator-indikator perilaku tertentu yang dapat diobservasi secara langsung, yang terbagi dalam tiga kategori, Tanda-tanda Verbal yaitu Pola pemilihan kata, penyangkalan yang tidak logis, atau perubahan intonasi saat menjawab pertanyaan investigasi.

Integritas: Kunci Utama yang Tidak Bisa Ditawar

Di akhir pemaparannya, I Ketut Arsa mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenag bahwa kesempurnaan sebuah sistem pencegahan korupsi tidak akan berdampak nyata tanpa adanya fondasi moral yang kuat.

“Sebaik dan sesempurna apa pun sistem birokrasi atau aplikasi pengendalian yang kita bangun, sistem tersebut akan tetap menjadi korup jika dijalankan oleh orang-orang yang tidak berintegritas,” tegasnya. Budaya anti korupsi hanya bisa dibangun oleh setiap ASN dan perilaku organisasional yang memiliki integritas.

Karakter integritas yang wajib ditanamkan dalam sanubari setiap pejabat sektor publik setidaknya mencakup empat pilar utama: Pertama, Keberanian, yaitu Berani menolak segala bentuk gratifikasi dan melaporkan penyimpangan. Kedua, Pengendalian Diri. Mampu menahan diri dari godaan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Ketiga, Kejujuran: Transparan dalam menyajikan data kinerja dan laporan keuangan. Dan Keempat Kebijaksanaan: Mengambil keputusan demi kemaslahatan umat dan organisasi, bukan golongan.

Melalui asistensi peningkatan indeks IEPK ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama di seluruh pelosok Indonesia mampu mentransformasikan nilai-nilai integritas tersebut ke dalam budaya kerja sehari-hari. Dengan demikian, target pembentukan organisasi sektor publik yang bersih, akuntabel, dan sepenuhnya bebas dari praktik korupsi dapat segera terealisasi.

Selanjutnya, memasuki sesion kedua kegiatan sosialisasi ini, materi disampaikan oleh Muchammad Nurul Huda yang menjelaskan Aplikasi survei yang bernama PARIKSHANA (Aplikasi Pengukuran Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas). “Melalui aplikasi ini, kita dapat mengukur nilai IPK berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam survei Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Survei ini sebagai instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai kemajuan dan keberhasilan segala upaya pencegahan serta penanganan risiko korupsi di dalam organisasi publik”. Ungkap Huda.

“Instrumen ini merupakan bagian dari penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. IEPK ditujukan untuk mengukur efektivitas pengendalian, bukan sekadar mengukur persepsi korupsi secara umum” pungkasnya, menutup materi sesi kedua. (Inf)