Blog

KRAKSAAN, 26 Juli 2026 — Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, khususnya para jamaah Masjid Agung Ar-Raudhah Kraksaan. Akses jalan menuju masjid dari sisi depan kembali dibuka sejak rampungnya pekerjaan renovasi jalan atau halaman masjid disamping alun-alun Kraksaan. Kebijakan ini resmi berlaku setelah adanya keputusan bersama rapat koordinasi (rakor) yang digelar pengurus Yayasan Masjid Agung Ar-Raudhah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Ketua Takmir Zubaidi menjelaskan, rapat koordinasi menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah membuka sebagian tiang bollard yang selama ini menutup akses jalan di sisi selatan depan masjid agar kendaraan roda empat dapat masuk menuju kawasan masjid.

Selain itu, jalur pedestrian di sisi utara juga akan dibuka sebagian sebagai akses kendaraan menuju area parkir utara. Sementara area di sisi selatan tetap tidak diperkenankan digunakan sebagai lokasi parkir bus guna menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan alun-alun.

Masjid sebagai simbol Identitas Religius masyarakat

Masjid Agung Ar-Raudlah Kraksaan adalah simbol dan identitas religius Kabupaten Probolinggo.

Masjid bersejarah ini tidak sekadar menjadi tempat ibadah murni, melainkan episentrum peradaban dan simbol kentalnya tradisi kepesantrenan di wilayah tersebut.

Sejarah Singkat Masjid

Masjid Agung Ar-Raudlah diakui sebagai salah satu masjid tertua di Kabupaten Probolinggo. Berdiri kokoh di sebelah barat Alun-alun Kraksaan, keberadaan masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan wilayah Kraksaan dari masa ke masa.

Masjid ini dibangun sekitar tahun 1734 oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau merupakan seorang ulama terkemuka asal Madura yang lebih akrab disapa oleh masyarakat setempat sebagai Kiai Ronggo.

Sosok Kiai Ronggo: Selain menjadi tokoh pejuang agama Islam yang menyebarkan dakwah bersama para santrinya, Kiai Ronggo diakui sebagai pendiri Kota Kraksaan dan pernah menjabat sebagai pejabat bupati pada masa tersebut.

Saat pertama kali didirikan, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Jamik At-Taqwa. Pada tahun 1981, namanya diubah menjadi Masjid Jamik Ar-Raudlah. Baru pada sekitar era tahun 2000-an, status dan namanya dinaikkan menjadi Masjid Agung Ar-Raudlah seiring ditetapkannya Kraksaan sebagai ibu kota kabupaten.

_{Pilar masjid peninggalan Kyai Ronggo}

Walaupun struktur luar bangunan telah mengalami renovasi total sebanyak beberapa kali sejak tahun 1960 demi menampung jemaah yang lebih banyak, takmir masjid tetap mempertahankan tiga peninggalan asli buatan Kiai Ronggo yaitu empat pilar penyangga utama (soko guru) yang terbuat dari kayu jati kokoh di dalam ruang utama masjid Bedug kecil asli peninggalan masa lampau dan juga Sumur tua di area belakang yang airnya sering kali dimanfaatkan warga sekitar karena dipercaya membawa berkah.

Budaya Kraksaan Kaum Santri

Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo secara umum berada di wilayah kebudayaan Pandalungan, yakni zona leburan antara budaya Jawa dan Madura. Letak geografis ini melahirkan karakter masyarakat santri yang khas, kuat, namun adaptif.

Sentralitas Pondok Pesantren

Kraksaan dikelilingi oleh banyak lembaga pesantren berpengaruh —seperti Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pesantren Al-Mashduqiah, Darul Hikmah, Pesantren Nurul Jadid hingga Nurul Qur’an. Hal ini membuat pemandangan pemuda-pemudi bersarung, berpeci, dan berhijab menjadi pemandangan harian yang lumrah dan membentuk lanskap sosial kota.

Kepatuhan dan Takzim kepada Ulama

Kebudayaan santri di Kraksaan menempatkan sosok kiai atau ulama bukan sekadar sebagai guru mengaji, melainkan sebagai penasihat sosial, rujukan politik, dan figur teladan hidup. Keputusan-keputusan komunal di masyarakat sering kali diambil setelah sowan (berkunjung) meminta restu kiai.

Tradisi Amalan Keagamaan Komunal

Budaya santri di sini hidup melalui kegiatan rutin seperti pembacaan manaqib, selawatan, istigatsah, dan tahlilan yang diadakan bergilir dari rumah ke rumah. Kegiatan subuh berjamaah, pengajian kitab kuning interaktif, serta peringatan hari besar Islam (seperti Hari Santri Nasional yang rutin memutihkan Kraksaan dengan lautan sarung) selalu diikuti ribuan warga.

Gaya Hidup Bersahaja (Slow Living)

Kehidupan di lingkungan santri Kraksaan kental dengan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan ketenangan. Fokus utama masyarakat tertuju pada keberkahan hidup, jalinan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), serta gotong royong yang tinggi saat merawat fasilitas publik seperti kawasan masjid agung.

Hubungan antara Masjid Agung Ar-Raudlah dan masyarakat santri Kraksaan adalah hubungan yang saling menghidupkan. Masjid menjadi jangkar sejarah dan wadah fisik bagi berkumpulnya umat, mencerminkan suasana kehidupan religius rakyat setempat yang notabene adalah kaum santri. Masjid Agung Ar-Raudlah Kraksaan dan Budaya Masyarakat Santri adalah dua elemen yang saling mengikat dan membentuk identitas religius di ibu kota Kabupaten Probolinggo. (Inf)

_{Kontributor : M. Ainun Najib}

Dringu, 24 Juli 2026 – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Program Kampung Zakat, KUA Dringu berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terdiri dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Zawa) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, dan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Probolinggo, serta Koordinator Bunda Yatim Sejahtera Desa Sumbersuko sebagai perwakilan penerima manfaat. Pertemuan ini bertujuan menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan pelaksanaan program yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dalam koordinasi tersebut, masing-masing pihak menyampaikan peran dan kontribusinya. Penyelenggara Zawa memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, KUA Dringu memberikan dukungan melalui pendataan dan fasilitasi sosial keagamaan, Yayasan Yatim Mandiri bertindak sebagai mitra pelaksana program pemberdayaan, sedangkan Koordinator Bunda Yatim Sejahtera menyampaikan berbagai kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat sebagai penerima manfaat.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kankemenag Kabupaten Probolinggo, Yazid Zain menyampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan Program Kampung Zakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan. “Kami berharap Perjanjian Kerja Sama ini menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan Program Kampung Zakat. Dengan kolaborasi yang solid antara Kementerian Agama, KUA, lembaga mitra, dan masyarakat, setiap program dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui pembahasan yang konstruktif, seluruh pihak menyepakati ruang lingkup kerja sama, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan hingga evaluasi program. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar hukum dan pedoman operasional dalam mewujudkan Program Kampung Zakat yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

_{Kontributor : M. Ainun Najib}

Dringu, 24 Juli 2026 – Dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, Penyuluh Agama Islam KUA Dringu melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verval) Lokasi Pengajuan Sertifikasi Halal di lokasi produksi NM Corp, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jumat (24/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pendampingan sertifikasi halal untuk memastikan bahwa tempat produksi, proses pengolahan, hingga pengemasan produk telah memenuhi ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Melalui pendampingan ini, diharapkan produk lokal semakin memiliki daya saing sekaligus memberikan jaminan kehalalan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Penyuluh Agama Islam meninjau secara langsung seluruh tahapan produksi empat produk unggulan NM Corp, yakni bubuk jahe merah, bubuk kunyit, bubuk temulawak, dan bubuk kayu manis. Verifikasi dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penggunaan peralatan produksi, hingga penyimpanan dan pengemasan. Seluruh tahapan diamati untuk memastikan proses produksi berlangsung secara higienis, aman, dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam sertifikasi halal.

Penyuluh Agama Islam KUA Dringu sekaligus Ketua IPARI Kabupaten Probolinggo, Suharto, S.H.I., M.Pd.I., menyampaikan bahwa pendampingan sertifikasi halal bukan hanya bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk secara menyeluruh. “Sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan komitmen untuk menjaga kualitas, kebersihan, dan kepercayaan konsumen. Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan setiap tahapan produksi berjalan sesuai standar sehingga produk UMK memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Pada proses produksinya, jahe merah, kunyit, dan temulawak diolah melalui tahapan pencucian, pengupasan, pengirisan, penjemuran hingga kadar air di bawah 12 persen, kemudian dihaluskan menggunakan mesin dan diayak dengan saringan mesh 80. Sementara itu, kayu manis diproses melalui tahap pembersihan, penjemuran, pemotongan, penyangraian dengan api kecil untuk memunculkan aroma khas, sebelum dihaluskan dan diayak. Seluruh produk kemudian dikemas menggunakan standing pouch yang dilengkapi silica gel food grade guna menjaga kualitas dan daya simpan. Melalui kegiatan verifikasi dan validasi ini, diharapkan proses pengajuan Sertifikasi Halal NM Corp dapat berjalan lancar sehingga produk herbal lokal semakin berkualitas, berdaya saing, serta memberikan jaminan keamanan dan kehalalan bagi masyarakat.

Kontributor : Fetta NS / Editor : Muh. Hefni & Tim Redaksi

Probolinggo (Kraksaan) – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur turut mendukung kegiatan fasilitasi perizinan usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo bagi pelaku usaha pengasapan ikan di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Kamis (23/7).

Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan legalitas usaha sekaligus mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha hasil perikanan. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan BPJPH memberikan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan mekanisme sertifikasi halal.

Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, M. Fauzi, S.Ag.,M.HI, menyampaikan bahwa legalitas usaha melalui NIB merupakan langkah awal yang penting sebelum pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal.

“Produk pengasapan ikan merupakan salah satu produk unggulan yang memiliki potensi pasar yang luas. Oleh karena itu, selain memiliki legalitas usaha, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Melalui kegiatan ini, kami berharap para pelaku usaha semakin siap memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Dinas Perikanan, DPMPTSP, dan BPJPH menjadi bentuk pelayanan terpadu yang memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi sekaligus mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu kegiatan.

Usai kegiatan fasilitasi di Kalibuntu, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, M. Fauzi, S.Ag., M.HI, beserta jajaran melanjutkan agenda dengan melakukan audiensi bersama Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo guna memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Produk Halal di daerah.

Audiensi diterima oleh Kasubbag Tata Usaha Moh. Sa’dun, S.Ag.,M.Pd, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam M. Imamudin Nur Fajri, S.Ag.,M.HI, serta Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Moch. Sugianto, S.Kom. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antarinstansi dalam meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo.

Melalui koordinasi yang semakin erat antara BPJPH, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, diharapkan semakin banyak pelaku usaha, khususnya sektor pengolahan hasil perikanan, yang memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal sehingga mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.

_{Kontributor : Ansori MP / Editor : Lutfi Hidayat}

KRAKSAAN, 23 juli 2026 — Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus membuktikan komitmen nyatanya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan. Melalui bagian dari program prioritas visi-misi 2025–2029 (SAE Pendidikan), Pemkab Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Pendidikan Keagamaan di Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan, Kamis (23/7).

Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Probolinggo ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kab. Probolinggo menegaskan bahwa penyusunan Perbup ini menjadi payung hukum yang kuat sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi guru agama dalam membina karakter dan spiritualitas masyarakat.

Rapat lintas sektor yang melibatkan BPPKAD, Bapelitbangda, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, serta tokoh organisasi keagamaan ini bertujuan menyelaraskan aturan agar insentif dapat disalurkan secara tepat sasaran, berkeadilan, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru keagamaan.

Visi SAE Pendidikan yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak sekadar berfokus pada pembangunan sarana fisik dan peningkatan mutu akademik, melainkan menempatkan pendidikan karakter keagamaan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Melalui program ini, pemerintah daerah bertekad menghadirkan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh tenaga pendidik tanpa membeda-bedakan sektor formal maupun keagamaan.

Dengan adanya regulasi khusus yang menjamin kesejahteraan dan insentif guru agama, Pemkab Probolinggo optimistis kualitas layanan pendidikan keagamaan di daerah akan terus meningkat. Kesejahteraan yang terjamin diharapkan mampu memotivasi para pendidik untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki fondasi moral, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang kuat demi mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang sejahtera dan berdaya saing.

_{Kontributor : Khoirul Anam / Editor : Lutfi Hidayat}

SUMBER, 23 Juli 2026 – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pada Kamis (23/7), KUA Sumber sukses menggelar agenda rutin Pemeriksaan Nikah yang dirangkai langsung dengan kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) secara mandiri.

Meski kegiatan kali ini hanya diikuti oleh 2 pasang calon pengantin (catin), keterbatasan jumlah peserta tidak menyurutkan semangat jajaran KUA Sumber. Aparatur KUA tetap memberikan pelayanan yang profesional, ramah, serta sepenuh hati demi memastikan seluruh tahapan persiapan pernikahan berjalan dengan lancar.

Tahap awal diawali dengan verifikasi dan pemeriksaan keabsahan berkas pernikahan secara ketat. Penghulu KUA Sumber, Muhammad Sidratul Muntaha, memimpin langsung proses ini dengan teliti dan mendalam guna memastikan seluruh dokumen administrasi para catin telah memenuhi ketentuan hukum keagamaan maupun regulasi negara yang berlaku.

Usai pemeriksaan berkas dinyatakan lengkap dan sah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi bimbingan pranikah (Bimwin). Sesi kali ini dibimbing langsung oleh Penyuluh Agama Islam Muhammad Ridwan dan Alfun Na’im, yang menyampaikan materi pembekalan secara interaktif dan komunikatif.

Dalam pemaparannya, para penyuluh menekankan pentingnya pembekalan pranikah sebagai fondasi utama sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Edukasi ini mencakup aspek kesiapan mental, spiritual, manajemen konflik keluarga, hingga pengetahuan dasar terkait kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-kewajiban suami istri.

Suasana bimbingan yang berlangsung hangat dan dialogis ini dimanfaatkan secara optimal oleh calon pengantin untuk berkonsultasi. Meskipun dalam kelompok kecil, ruang diskusi justru terasa lebih personal sehingga materi yang disampaikan dapat diserap dengan lebih efektif dan mendalam oleh para peserta.

Melalui kegiatan ini, KUA Sumber menegaskan komitmennya untuk selalu menghadirkan pelayanan prima dan edukasi terbaik bagi masyarakat. Berapa pun jumlah peserta yang hadir, integritas dan mutu pelayanan akan terus dijaga dengan akronim MAHAR (Mari Hindari Aksi Gratifikasi) sebagai wujud komitmen pelayanan Prima dalam rangka pembangunan zona integritas dilingkungan KUA

_{Kontributor : M. Ainujn Najib}

Dringu, 23 Juli 2026 – Sebagai upaya membangun budaya kerja yang religius sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, KUA Dringu menginisiasi program One Day, One Juz. Program Khatmil Qur’an ini menjadi salah satu ikhtiar untuk membiasakan seluruh pegawai berinteraksi dengan Al-Qur’an secara istiqamah di tengah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan setiap hari pada pukul 12.00–13.00 WIB, bertepatan dengan waktu istirahat atau jam non-efektif pelayanan. Dengan demikian, pelaksanaan program ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, melainkan menjadi sarana mengisi waktu istirahat dengan aktivitas yang bernilai ibadah dan memberikan ketenangan batin.

Bagi KUA Dringu, Khatmil Qur’an bukan sekadar rutinitas membaca hingga khatam, tetapi merupakan ikhtiar untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam budaya kerja. Semangat kejujuran, amanah, kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian yang diajarkan Al-Qur’an diharapkan menjadi karakter yang melekat pada setiap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala KUA Dringu menyampaikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kualitas akhlak dan integritas aparatur. Oleh karena itu, membangun kedekatan dengan Al-Qur’an merupakan salah satu langkah untuk memperkuat karakter pegawai agar mampu melayani dengan hati, menjunjung tinggi profesionalisme, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui program One Day, One Juz, KUA Dringu berharap Al-Qur’an tidak hanya menjadi bacaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, sikap, dan tindakan. Dengan semangat tersebut, KUA Dringu berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan berdampak, sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

_{Kontributor : Khoirul Anam / Editor : Lutfi Hidayat}

SUMBER, 23 juli 2026 – Penyuluh Agama Islam KUA Sumber melakukan Bimbingan Perkawinan pada calon pengantin (Catin) yg sudah mendaftar pernikahan di KUA setempat. Kegiatan ini untuk memastikan pasangan catin telah siap secara mental dan spiritual dalam mengarungi rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pasangan calon pengantin dibekali dengan berbagai macam pengetahuan seputar kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah tangga sebagai pasangan baru yang akan melakukan akad nikah nanti. Penyuluh Agama Islam KUA Sumber turut serta meyakinkan pasangan catin sekalipun tantangan hidup berumah tangga tidaklah mudah dilalui, namun dengan kiat-kiat dan konsep yang mapan, akan menjadi rumah tangga yg kokoh dan mapan.

Sementara PLT Kepala KUA Sumber, Fadlul Rohman, SH secara langsung turun ke desa Rambaan tepatnya di Dusun Tosari guna menjalankan permintaan warga yang akan melangsungkan akad nikah di rumah mempelai pengantin perempuan.

Kendati kondisi medan dan jalan yang cukup berat menanjak serta berliku penuh risiko, namun dengan semangat tinggi sebagai pelayanan masyarakat tetap dilakukan sebagai pelayanan prima pada masyarakat, sehingga prosesi acara akad nikah berjalan dengan lancar dan khidmat.

“Medan yang berat dengan kondisi akses tranportasi yang sulit karena berada di pegunungan, tidak menyurutkan kami para pelayan masyarakat di KUA Sumber, untuk terus dapat melayani secara baik. Karena senyum dan kepuasan masyarakat kepada petugas KUA, adalah sebuah kebanggaan tersendiri,” ungkap Fadlul Rohman, Penghulu asal Kabupaten Situbondo ini.

_{Tim Bimas Islam / Editor : Lutfi Hidayat}

PROBOLINGGO, 23 Juli 2026 – Kementerian Agama RI meluncurkan Aplikasi Manajemen Aduan Antikekerasan (AMAN) untuk akses pelaporan dugaan kekerasan. Aplikasi ini dapat diakses melalui kanal “aman.kemenag.go.id“. Santri, siswa, orang tua, pendidik, maupun masyarakat dapat melaporkan dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan di ruang digital.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i dalam konferensi pers, menyampaikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak di Kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta. 

“Kami menyiapkan Aplikasi Manajemen Aduan Antikekerasan (AMAN) sebagai kanal pelaporan dugaan kekerasan. Melalui aplikasi ini, santri, siswa, orang tua, pendidik, maupun masyarakat dapat melaporkan dugaan kekerasan fisik, seksual, maupun kekerasan di ruang digital,” ujar Wamenag, Rabu (22/07/2026).

Selain “AMAN”, Kementerian Agama juga menyediakan layanan pengaduan digital TelePontren melalui WhatsApp di nomor 082226661854. Layanan berbasis chatbot ini memungkinkan pelapor menyampaikan aduan secara rahasia, aman, dan responsif melalui formulir digital yang telah disiapkan.

“Pengguna cukup mengakses layanan chat TelePontren, memilih jenis aduan yang akan dilaporkan, masuk ke tautan formulir, kemudian mengirimkan laporan,” tambahnya.

Tindaklanjut Setiap Laporan

Seluruh laporan yang diterima, sambung Wamenag akan ditindaklanjuti melalui sanksi administratif terhadap satuan pendidikan maupun pengasuh, serta proses hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Agama juga memastikan korban mendapatkan pendampingan agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki harapan untuk masa depan.

“Seluruh laporan yang masuk kami tindak lanjuti, baik melalui sanksi administratif terhadap satuan pendidikan tempat terjadinya peristiwa, maupun proses hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan kepada korban agar mereka dapat terus belajar dan tetap memiliki harapan untuk masa depan,” ungkap Wamenag.

Wamenag mengatakan Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Saat ini, Kemenag membina 87.576 madrasah dengan 10.571.678 siswa serta 42.369 pesantren dengan 6.267.471 santri.

“Dalam konteks ini, Kementerian Agama memiliki posisi yang sangat strategis. Seluruh satuan pendidikan tersebut harus dipastikan menjadi ruang yang aman dan nyaman dalam implementasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak,” sambungnya.

Pembekalan Pencegahan Kekerasan 4,5 Juta Siswa dan Santri Baru

Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Agama juga memberikan edukasi antikekerasan kepada peserta didik baru. Pada tahun ajaran ini, sekitar 2,5 juta siswa baru madrasah dan 2 juta santri baru pesantren telah mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan perundungan (bullying), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual melalui kegiatan Masa Ta’aruf Madrasah (MATA MUDA) dan Masa Ta’aruf Santri (MATA Santri).

“Pada masa penerimaan peserta didik baru madrasah dan santri baru pesantren tahun ini, sekitar 2,5 juta siswa baru madrasah dan 2 juta santri baru pesantren telah mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan perundungan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual melalui kegiatan Masa Ta’aruf Madrasah, maupun Masa Ta’aruf Santri,” tuturnya.

Pemerintah Dorong Korban Berani Melapor

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Deputi III Badan Komunikasi Kurnia Ramadhana. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa meningkatnya jumlah laporan merupakan indikator tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor, bukan semata-mata bertambahnya jumlah peristiwa kekerasan.

“Karena itu, saat ini kami mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan apabila melihat atau mengalami tindak kekerasan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, terutama dalam konteks budaya kita dan terlebih lagi bagi anak-anak. Anak-anak sering kali tidak berani untuk speak up,” ujar Pratikno.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat budaya pelaporan serta edukasi publik yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Upaya tersebut didukung sejumlah kebijakan lintas sektor, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri dan SKB sembilan menteri, guna memperkuat perlindungan anak di berbagai lingkungan.

“Oleh sebab itu, kami memiliki program yang bertujuan membangun keberanian anak untuk menyampaikan apabila mereka melihat ataupun menjadi korban kekerasan,” tambahnya.

Melalui penguatan kanal pelaporan, penanganan kasus, dan edukasi pencegahan, Kementerian Agama berharap seluruh madrasah dan pesantren menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensinya.