Peringati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Kemenag Probolinggo Fasilitasi Akad Nikah dan Itsbat Nikah Massal

Written by

in

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – Timred Bimas Islam

PROBOLINGGO, 03/11/2026 – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama sejumlah pihak menyelenggarakan akad nikah dan itsbat nikah massal di Islamic Center Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Selasa (4/11/2026). Kegiatan ini diikuti 3 pasangan calon pengantin yang melaksanakan akad nikah serta 13 pasangan yang mengikuti itsbat nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kraksaan.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keagamaan, khususnya pencatatan perkawinan dan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah tetapi belum memiliki dokumen perkawinan resmi.

Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, H. Muh. Imam Mudin Nur Fajri, S.Ag., M.HI., menyampaikan bahwa pelaksanaan akad nikah dan itsbat nikah massal merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pencatatan perkawinan bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri beserta keluarganya.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi. Bagi pasangan yang telah menikah tetapi belum memiliki buku nikah, itsbat nikah menjadi salah satu jalan untuk memperoleh kepastian hukum melalui penetapan Pengadilan Agama,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dr. H. Samsur, S.Ag., M.Pd.I., mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelayanan perkawinan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pencatatan perkawinan.

Ia berharap, kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama pasangan yang belum memiliki dokumen perkawinan resmi.

“Ke depan, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan semakin meningkat. Jangan sampai persoalan administrasi perkawinan berdampak pada pemenuhan hak-hak keluarga, khususnya istri dan anak. Melalui kolaborasi lintas sektor, kami ingin menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Pelaksanaan akad nikah dan itsbat nikah massal ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa perkawinan tidak hanya harus memenuhi ketentuan agama, tetapi juga perlu dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak-hak keluarga dapat terlindungi dan ketahanan keluarga dapat dibangun di atas landasan hukum yang jelas.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *