Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Badru Tamam – TimRed Bimas Islam
PROBOLINGGO, (05/11/2026) – Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo akan memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (13/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari proyek perubahan (Proper) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, Dr. H. Samsur, S.Ag., M.Pd.I., dalam Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN), yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak dan penguatan ketahanan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Samsur saat membuka kegiatan di lingkungan Kemenag Kabupaten Probolinggo, Kamis (5/11/2026). Ia menegaskan, pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalan tersebut memiliki dimensi sosial dan kelembagaan yang tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.
Menurutnya, pemerintah daerah, dinas terkait, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat perlu menyatukan program serta kewenangan untuk memperkuat pembinaan remaja dan calon pengantin.
“Pencegahan perkawinan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Kementerian Agama tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu menyatukan potensi, program, dan kewenangan setiap lembaga agar pembinaan kepada remaja dan calon pengantin berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” tegasnya.
PKS yang akan ditandatangani melibatkan sejumlah dinas dan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan Islam, serta perguruan tinggi. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi dan pendampingan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Bimwin Catin).
Melalui pembagian peran berdasarkan tugas dan kompetensi masing-masing, pembinaan diharapkan dapat menjangkau remaja sejak usia sekolah hingga calon pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga.
Samsur menjelaskan, proyek perubahan tersebut menggunakan pendekatan ekosistem. Dengan demikian, kolaborasi tidak sekadar diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi atau penandatanganan kesepakatan, tetapi juga harus diikuti program bersama, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi pelaksanaan.
Upaya ini melanjutkan koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan Kemenag Kabupaten Probolinggo dengan Lembaga Perlindungan Anak, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, serta Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pembahasan bersama Bupati Probolinggo juga telah diarahkan pada penguatan regulasi dan sinergi pencegahan perkawinan anak.
Samsur berharap penandatanganan PKS tersebut menjadi langkah konkret untuk mengubah komitmen antarlembaga menjadi gerakan bersama yang memiliki arah kerja dan tanggung jawab yang jelas.
“Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti pada dokumen kesepakatan. Setiap pihak harus mengambil peran dan menjalankan tanggung jawabnya. Kita ingin membangun generasi yang lebih siap, melindungi masa depan anak, sekaligus mewujudkan keluarga yang sakinah, sehat, dan berkualitas,” pungkasnya.
Melalui penguatan kerja sama lintas sektor ini, Kemenag Kabupaten Probolinggo berupaya menerjemahkan proyek perubahan kepemimpinan ke dalam program nyata agar pencegahan perkawinan anak berjalan lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Leave a Reply