Kontributor : Saiful Bahri / Editor : Hifni – Tim Red Bimas
PROBOLINGGO – Pernikahan bukan sekadar mengubah status seseorang dari lajang menjadi berkeluarga. Setelah akad terucap, ada sederet urusan administrasi hingga kebutuhan ekonomi yang harus dihadapi pasangan pengantin baru. Melihat kebutuhan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo mulai membuka pintu kolaborasi lintas sektor.
Hal itu ditandai dengan pertemuan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Imamudin Nur Fajri, M.Hi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Saniwar, yang juga tengah dipercaya sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Kadisnaker tersebut turut dihadiri dua Penyuluh Agama Islam, Badru Tamam dan Saiful Bahri. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama antara Kemenag dengan dua perangkat daerah, yakni Disnaker dan Dukcapil.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah PILKUAT (Dukcapil dan KUA Terpadu). Melalui konsep ini, layanan administrasi kependudukan diharapkan dapat terintegrasi dengan layanan pernikahan di KUA.
Dengan PILKUAT, pasangan yang telah melangsungkan pernikahan tidak perlu menunggu lama untuk melakukan penyesuaian dokumen kependudukan. Setelah pernikahan tercatat, perubahan status kependudukan dapat ditindaklanjuti sehingga pasangan pengantin dapat mengakses Kartu Keluarga (KK) baru sesuai kondisi keluarganya.
«“Kita ingin pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti setelah akad nikah. Ada kebutuhan administrasi kependudukan yang harus segera diselesaikan. Karena itu, sinergi KUA dan Dukcapil melalui PILKUAT menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi,” ujar H. Imamudin Nur Fajri.»
Tak hanya urusan administrasi, kolaborasi juga diarahkan pada aspek kemandirian ekonomi keluarga. Bersama Disnaker, Kemenag berharap pasangan pengantin baru nantinya dapat memperoleh bekal keterampilan maupun akses informasi dan kesempatan kerja.
Saniwar menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor dapat membuka ruang pelayanan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pasangan yang baru membangun rumah tangga.
«“Kami menyambut baik rencana kolaborasi ini. Keluarga baru tidak hanya membutuhkan dokumen administrasi yang tertib, tetapi juga perlu memiliki bekal keterampilan dan akses terhadap dunia kerja. Sinergi antara Kemenag, Dukcapil dan Disnaker diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat,” ungkap Saniwar.»
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal untuk menindaklanjuti kerja sama antara Kemenag Kabupaten Probolinggo dengan Disnaker dan Dukcapil, baik dalam pelayanan administrasi kependudukan maupun penguatan kemandirian ekonomi bagi keluarga baru.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah menuju pelayanan publik yang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung sejak masyarakat mempersiapkan pernikahan, melangsungkan akad, hingga memasuki kehidupan sebagai keluarga baru.
Leave a Reply