KRAKSAAN (25 September 2026) — Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperkuat sinergi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk mengatasi berbagai persoalan krusial seperti pernikahan anak, tingginya angka perceraian, hingga masalah kesehatan keluarga seperti stunting.
Langkah strategis ini mencuat saat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, Dr. Samsur, berdialog dengan Bupati Probolinggo di Ruang Tengger Kantor Pemkab, Jumat (25/9/2026).
Momentum tersebut bertepatan dengan acara pelepasan Kafilah Porsadin VII Kabupaten Probolinggo.
Dalam pertemuan itu, Samsur menekankan pentingnya membangun fondasi keluarga yang kuat sejak dini. Kemenag mengandalkan tiga program unggulan untuk mendampingi generasi muda, yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Bimwin Catin).
“Berbagai persoalan di Probolinggo adalah tanggung jawab bersama. Kita membutuhkan kerja sama lintas sektor agar program edukasi ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dari hulu ke hilir,” ujar Samsur.
Melalui BRUS dan BRUN, para remaja akan mendapatkan pembinaan sejak bangku sekolah. Sementara itu, Bimwin Catin menjadi pembekalan wajib bagi pasangan yang siap menikah. Pembinaan ini tidak hanya fokus pada pemahaman agama, tetapi juga kesiapan mental, usia, kesehatan reproduksi, ekonomi, hingga cara membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Targetnya adalah melahirkan generasi masa depan yang berkualitas dan bebas stunting.
Gagasan ini disambut hangat oleh Bupati Probolinggo. Bupati meminta Kemenag untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan organisasi keagamaan guna merumuskan langkah konkret di lapangan.
Inisiatif ini pun telah mendapat respons positif dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta DP3AP2KB Probolinggo. Kolaborasi ini dinilai krusial karena setiap instansi memiliki kewenangan berbeda namun menghadapi muara masalah yang sama.
Sebagai tindak lanjut, Samsur berencana menggelar pertemuan khusus dengan para kepala dinas terkait untuk memetakan data, membagi peran, dan menyusun mekanisme pendampingan. “Kita ingin membangun sistem pencegahan sejak dini, bukan sekadar bertindak saat masalah sudah terjadi,” tegasnya.
Dukungan Pemkab Probolinggo terhadap program ini tidak main-main. Bupati mengungkapkan bahwa konsep kolaborasi ketahanan keluarga ini sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Bahkan, Kabupaten Probolinggo kini berpeluang besar untuk ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional dalam model penguatan ketahanan keluarga. Meski masih membutuhkan proses koordinasi lebih lanjut, peluang ini membuka jalan bagi Probolinggo untuk melahirkan inovasi daerah demi menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (Aan)
Leave a Reply