Kemenag Hadiri Rakor PAKEM, Perkuat EWS Jaga Kondusivitas Kehidupan Keagamaan

Kontributor : Muh. Hefni M | Editor : Lutfi Hidayat – TimRed Bimas Islam

PROBOLINGGO, 07/10/2026 — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo turut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Rabu (7/6/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan kondusivitas kehidupan keagamaan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, serta unsur terkait lainnya. Kemenag Kabupaten Probolinggo hadir melalui Kepala Subbagian Tata Usaha, H. Moh. Sa’dun, S.Ag.,M.Pd., sebagai bentuk keterlibatan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan kehidupan keagamaan di masyarakat.

Rakor PAKEM dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Pelaksanaan koordinasi tersebut mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERJA Nomor Per-019/A/Ja/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, H. Moh. Sa’dun menyampaikan bahwa Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya kehidupan keagamaan yang rukun dan kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Early Warning System (EWS) sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi persoalan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.

“Kementerian Agama juga memiliki program Early Warning System (EWS) dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas kehidupan umat beragama. Melalui deteksi dan respons dini, potensi persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat ditangani secara tepat sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Sa’dun sapaan akrabnya.

Menurutnya, upaya menjaga kerukunan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan komunikasi, koordinasi, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat.

Ia berharap koordinasi melalui Rakor PAKEM dapat semakin memperkuat sinergi antarlembaga dalam melakukan pemantauan dan pencegahan secara proporsional, sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat.

“Harapannya, sinergi dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga kehidupan keagamaan di Kabupaten Probolinggo tetap aman, damai, harmonis, dan kondusif,” pungkasnya.