Author: Admin Bimas

_{Kontributor : Syaiful Bahri}

BANYUANYAR, 27 Juli 2026 –

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Banyuanyar menggelar rapat konsolidasi pengurus di Aula Pondok Pesantren Bahrul Huda, Klenang Kidul, Sabtu (25/7/2026). Pertemuan ini bertujuan menindaklanjuti tausiyah MUI Kabupaten Probolinggo Nomor: 06/TSH/MUI/MUI.KAB.PROB/VII/2026 terkait pedoman pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris MUI Banyuanyar ini dihadiri oleh 90 persen pengurus. Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), termasuk Camat Banyuanyar, Hudan Kurniawan dan perwakilan penyuluh agama islam Kemenag Kabupaten Probolinggo.

Ketua MUI Kecamatan Banyuanyar, Kyai Hilmi Thalib, menegaskan bahwa tausiyah dari kabupaten merupakan pedoman moral yang wajib diwujudkan dalam langkah nyata. Ia mengimbau seluruh jajaran untuk menyemarakkan HUT RI dengan semangat persatuan, ukhuwah, dan cinta tanah air.

Merespons hal itu, Camat Banyuanyar, Hudan Kurniawan, mengapresiasi langkah cepat MUI. Ia menyatakan kesiapan pemerintah kecamatan untuk mendukung penuh agar arahan dalam tausiyah tersebut terlaksana secara optimal di masyarakat.

Selain membahas persiapan HUT RI, pertemuan ini juga menghadirkan perwakilan Idensos Densus 88 AT Polda Jawa Timur, Andika. Dalam sosialisasinya, Andika mengingatkan pentingnya membentengi generasi muda dari bahaya paham radikalisme dan terorisme, terutama yang menyebar melalui media sosial. Ia mengajak tokoh agama dan keluarga untuk memperkuat literasi digital serta menanamkan nilai keagamaan yang moderat.

Melalui konsolidasi ini, MUI Banyuanyar berharap peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya meriah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

_{Kontributor : Homisun / Editor : Syaiful Bahri}

TEGALSIWALAN, 26 Juli 2026 –

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsiwalan, Ananto Pratikno, secara resmi menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada dua majelis taklim di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat legalitas hukum sekaligus menertibkan administrasi lembaga keagamaan di tingkat desa.

Penyerahan dokumen resmi tersebut dilaksanakan di sela-sela agenda rutin mingguan Majelis Taklim Pembinaan Pengamalan Agama (P2A) yang bertempat di kediaman Ibu Sugito, Dusun Krajan. Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Taklim P2A, Ibu Yeni Asmawati, ini dihadiri oleh sedikitnya 55 jamaah setempat yang mengikuti jalannya kegiatan dengan antusias.

Dua lembaga keagamaan yang resmi menerima legalitas hukum tersebut adalah:

Majelis Taklim P2A (Pembinaan Pengamalan Agama), Dusun Krajan, Desa Sumberbulu dan Majelis Taklim Aisyah, Dusun Tegaljuwet, Desa Sumberbulu.

Dalam sambutannya, Kepala KUA Tegalsiwalan Ananto Pratikno menegaskan bahwa kepemilikan SKT ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif formal di atas kertas, melainkan sebuah bentuk pengakuan resmi dari negara.

“Legalitas formal ini merupakan payung hukum yang penting. Kami berharap, dengan diterbitkannya SKT ini, para pengurus dan jamaah semakin termotivasi untuk mengembangkan kegiatan syiar serta pembinaan keagamaan secara lebih tertib, aktif, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujar Ananto Pratikno.

Ia juga menambahkan bahwa majelis taklim memegang peranan krusial sebagai pilar pendidikan keagamaan nonformal yang bersentuhan langsung dengan umat.

“Negara hadir memberikan legalitas ini agar majelis taklim dapat terus bergerak maju menjadi pusat syiar yang sehat. Ke depan, peran aktif kedua majelis taklim di Desa Sumberbulu ini sangat kami nantikan untuk membentengi umat dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, harmonis, serta berakhlakul karimah,” imbuhnya.

Dengan diterbitkannya SKT ini, kedua majelis taklim di Desa Sumberbulu tersebut kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperluas jangkauan pembinaan umat serta mempererat tali ukhuwah Islamiyah di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan.

_{Kontributor : Munir / Editor : Moh. Hefni M}

WONOMERTO, 26 Juli 2026 – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2026–2031 menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program prioritas pemerintah. Dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I yang digelar di Pondok Pesantren Al-Barokah Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, PCNU secara resmi memasukkan gerakan pencegahan stunting dan pernikahan dini sebagai agenda program unggulan organisasi.

Langkah ini dinilai sangat strategis dalam upaya menyelamatkan generasi masa depan serta memperkuat ketahanan keluarga, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo, Teguh Mahameru Zainul Hasan, menegaskan bahwa forum ini menjadi pijakan awal untuk merumuskan program yang menyentuh langsung kebutuhan umat.

Guna memaksimalkan eksekusi di lapangan, PCNU meluncurkan sistem koordinasi baru melalui enam Koordinator Bidang (Koorbid) di bawah pembinaan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah. Struktur baru ini diharapkan mampu mempercepat sinergi antarlembaga dan badan otonom (Banom) dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya pernikahan anak dan pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah stunting.

Hadir dalam pembukaan Muskercab I tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yang diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Muhammad Sa’dun, didampingi Kasi PD Pontren dan Kepala KUA Wonomerto, Wawan Ali Suhuidi.

Kehadiran unsur Kemenag ini mempertegas kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi dengan jajaran ulama dan umara dalam menekan angka pernikahan usia dini yang menjadi salah satu pemicu utama melonjaknya kasus stunting.

Selain fokus pada isu sosial-keagamaan, Muskercab I yang juga dihadiri oleh jajaran Forkopimcam, anggota DPRD, TNI-Polri, dan kepala desa ini turut membahas program besar lainnya. Di antaranya adalah realisasi pendirian Perguruan Tinggi NU, optimalisasi Badan Usaha Milik NU (BUMNU), penguatan kaderisasi, serta gerakan Koin NU Peduli untuk kemandirian umat, pencegahan konflik sosial, Pencegahan Radikalisme, Terorisme, Penguatan dan Pendampingan Majelis Taklim disemua ranting NU.

_{Kontributor : A.Noor Busthomi}

MARON, 26 Juli 2026 – Ribuan jemaah menghadiri peringatan Haul ke-42 Almarhum Habib Husein bin Hadi Al-Hamid yang digelar hari ini di Brani, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Acara keagamaan yang penuh khidmat ini dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo, Gus Dr. Muhammad Haris (Gus Haris), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolingggo, Dr. Samsur beserta jajaran ulama, tokoh masyarakat, dan ribuan umat Islam dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo Gus Haris menyampaikan rasa syukur mendalam atas keberkahan yang dimiliki wilayahnya. Beliau menyebut bahwa Kabupaten Probolinggo beruntung karena bertabur para wali Allah yang diberikan anugerah usia yang panjang.

Gus Haris kemudian mengupas rahasia di balik panjangnya umur para kekasih Allah tersebut. Menurutnya, kunci utamanya terletak pada kebersihan hati yang selalu dijaga dengan istiqomah.”Rahasia beliau-beliau panjang umur adalah karena hatinya bersih. Tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki terhadap pemberian serta nikmat Allah kepada orang lain. Beliau semua selalu menjaga kesucian hati,” ujar Gus Haris di hadapan ribuan jemaah.

Lebih lanjut, Gus Haris menitipkan pesan penting kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk senantiasa mendoakan para guru, kiai, dan ulama agar terus diberikan kesehatan serta usia yang panjang. Beliau mengingatkan tentang filosofi doa yang akan kembali kepada orang yang memanjatkannya. “Dahulukan mendoakan orang lain, terutama para ulama kita. Doa itu akan memantul kepada diri kita sendiri,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ulama. Gus Haris mengapresiasi dedikasi para tokoh agama yang tiada henti dan istiqomah dalam mendidik serta membimbing moral masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang senantiasa diberkahi.

Selain menyentuh aspek spiritual, Gus Haris memaparkan komitmen nyata pemerintah daerah melalui visi pembangunan “SAE”. Fokus utama kerja pemerintah saat ini meliputi akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Kabar baik dan strategis turut disampaikan bagi warga di wilayah Probolinggo bagian timur-selatan.

Di bidang kesehatan, Gus Haris membawa angin segar mengenai rencana besar pemerataan fasilitas medis.”InsyaAllah, ke depan Kecamatan Maron akan memiliki rumah sakit sendiri. Fasilitas ini dibangun untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar Maron, Krucil, Tiris, dan wilayah sekitarnya, sehingga warga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berobat,” pungkas Gus Haris disambut riuh syukur para jemaah.Acara haul kemudian dilanjutkan dengan pembacaan salawat, tahlil, dan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian, serta kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo. (Inf)

KRAKSAAN, 26 Juli 2026 — Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, khususnya para jamaah Masjid Agung Ar-Raudhah Kraksaan. Akses jalan menuju masjid dari sisi depan kembali dibuka sejak rampungnya pekerjaan renovasi jalan atau halaman masjid disamping alun-alun Kraksaan. Kebijakan ini resmi berlaku setelah adanya keputusan bersama rapat koordinasi (rakor) yang digelar pengurus Yayasan Masjid Agung Ar-Raudhah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Ketua Takmir Zubaidi menjelaskan, rapat koordinasi menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah membuka sebagian tiang bollard yang selama ini menutup akses jalan di sisi selatan depan masjid agar kendaraan roda empat dapat masuk menuju kawasan masjid.

Selain itu, jalur pedestrian di sisi utara juga akan dibuka sebagian sebagai akses kendaraan menuju area parkir utara. Sementara area di sisi selatan tetap tidak diperkenankan digunakan sebagai lokasi parkir bus guna menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan alun-alun.

Masjid sebagai simbol Identitas Religius masyarakat

Masjid Agung Ar-Raudlah Kraksaan adalah simbol dan identitas religius Kabupaten Probolinggo.

Masjid bersejarah ini tidak sekadar menjadi tempat ibadah murni, melainkan episentrum peradaban dan simbol kentalnya tradisi kepesantrenan di wilayah tersebut.

Sejarah Singkat Masjid

Masjid Agung Ar-Raudlah diakui sebagai salah satu masjid tertua di Kabupaten Probolinggo. Berdiri kokoh di sebelah barat Alun-alun Kraksaan, keberadaan masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan wilayah Kraksaan dari masa ke masa.

Masjid ini dibangun sekitar tahun 1734 oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau merupakan seorang ulama terkemuka asal Madura yang lebih akrab disapa oleh masyarakat setempat sebagai Kiai Ronggo.

Sosok Kiai Ronggo: Selain menjadi tokoh pejuang agama Islam yang menyebarkan dakwah bersama para santrinya, Kiai Ronggo diakui sebagai pendiri Kota Kraksaan dan pernah menjabat sebagai pejabat bupati pada masa tersebut.

Saat pertama kali didirikan, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Jamik At-Taqwa. Pada tahun 1981, namanya diubah menjadi Masjid Jamik Ar-Raudlah. Baru pada sekitar era tahun 2000-an, status dan namanya dinaikkan menjadi Masjid Agung Ar-Raudlah seiring ditetapkannya Kraksaan sebagai ibu kota kabupaten.

_{Pilar masjid peninggalan Kyai Ronggo}

Walaupun struktur luar bangunan telah mengalami renovasi total sebanyak beberapa kali sejak tahun 1960 demi menampung jemaah yang lebih banyak, takmir masjid tetap mempertahankan tiga peninggalan asli buatan Kiai Ronggo yaitu empat pilar penyangga utama (soko guru) yang terbuat dari kayu jati kokoh di dalam ruang utama masjid Bedug kecil asli peninggalan masa lampau dan juga Sumur tua di area belakang yang airnya sering kali dimanfaatkan warga sekitar karena dipercaya membawa berkah.

Budaya Kraksaan Kaum Santri

Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo secara umum berada di wilayah kebudayaan Pandalungan, yakni zona leburan antara budaya Jawa dan Madura. Letak geografis ini melahirkan karakter masyarakat santri yang khas, kuat, namun adaptif.

Sentralitas Pondok Pesantren

Kraksaan dikelilingi oleh banyak lembaga pesantren berpengaruh —seperti Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pesantren Al-Mashduqiah, Darul Hikmah, Pesantren Nurul Jadid hingga Nurul Qur’an. Hal ini membuat pemandangan pemuda-pemudi bersarung, berpeci, dan berhijab menjadi pemandangan harian yang lumrah dan membentuk lanskap sosial kota.

Kepatuhan dan Takzim kepada Ulama

Kebudayaan santri di Kraksaan menempatkan sosok kiai atau ulama bukan sekadar sebagai guru mengaji, melainkan sebagai penasihat sosial, rujukan politik, dan figur teladan hidup. Keputusan-keputusan komunal di masyarakat sering kali diambil setelah sowan (berkunjung) meminta restu kiai.

Tradisi Amalan Keagamaan Komunal

Budaya santri di sini hidup melalui kegiatan rutin seperti pembacaan manaqib, selawatan, istigatsah, dan tahlilan yang diadakan bergilir dari rumah ke rumah. Kegiatan subuh berjamaah, pengajian kitab kuning interaktif, serta peringatan hari besar Islam (seperti Hari Santri Nasional yang rutin memutihkan Kraksaan dengan lautan sarung) selalu diikuti ribuan warga.

Gaya Hidup Bersahaja (Slow Living)

Kehidupan di lingkungan santri Kraksaan kental dengan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan ketenangan. Fokus utama masyarakat tertuju pada keberkahan hidup, jalinan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), serta gotong royong yang tinggi saat merawat fasilitas publik seperti kawasan masjid agung.

Hubungan antara Masjid Agung Ar-Raudlah dan masyarakat santri Kraksaan adalah hubungan yang saling menghidupkan. Masjid menjadi jangkar sejarah dan wadah fisik bagi berkumpulnya umat, mencerminkan suasana kehidupan religius rakyat setempat yang notabene adalah kaum santri. Masjid Agung Ar-Raudlah Kraksaan dan Budaya Masyarakat Santri adalah dua elemen yang saling mengikat dan membentuk identitas religius di ibu kota Kabupaten Probolinggo. (Inf)

Kontributor : Fetta NS / Editor : Muh. Hefni & Tim Redaksi

Probolinggo (Kraksaan) – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur turut mendukung kegiatan fasilitasi perizinan usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo bagi pelaku usaha pengasapan ikan di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Kamis (23/7).

Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan legalitas usaha sekaligus mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha hasil perikanan. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan BPJPH memberikan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan mekanisme sertifikasi halal.

Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, M. Fauzi, S.Ag.,M.HI, menyampaikan bahwa legalitas usaha melalui NIB merupakan langkah awal yang penting sebelum pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal.

“Produk pengasapan ikan merupakan salah satu produk unggulan yang memiliki potensi pasar yang luas. Oleh karena itu, selain memiliki legalitas usaha, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Melalui kegiatan ini, kami berharap para pelaku usaha semakin siap memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Dinas Perikanan, DPMPTSP, dan BPJPH menjadi bentuk pelayanan terpadu yang memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi sekaligus mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu kegiatan.

Usai kegiatan fasilitasi di Kalibuntu, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, M. Fauzi, S.Ag., M.HI, beserta jajaran melanjutkan agenda dengan melakukan audiensi bersama Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo guna memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Produk Halal di daerah.

Audiensi diterima oleh Kasubbag Tata Usaha Moh. Sa’dun, S.Ag.,M.Pd, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam M. Imamudin Nur Fajri, S.Ag.,M.HI, serta Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Moch. Sugianto, S.Kom. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antarinstansi dalam meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo.

Melalui koordinasi yang semakin erat antara BPJPH, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, diharapkan semakin banyak pelaku usaha, khususnya sektor pengolahan hasil perikanan, yang memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal sehingga mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.

_{Kontributor : Ansori MP / Editor : Lutfi Hidayat}

KRAKSAAN, 23 juli 2026 — Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus membuktikan komitmen nyatanya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan. Melalui bagian dari program prioritas visi-misi 2025–2029 (SAE Pendidikan), Pemkab Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Pendidikan Keagamaan di Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan, Kamis (23/7).

Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Probolinggo ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kab. Probolinggo menegaskan bahwa penyusunan Perbup ini menjadi payung hukum yang kuat sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi guru agama dalam membina karakter dan spiritualitas masyarakat.

Rapat lintas sektor yang melibatkan BPPKAD, Bapelitbangda, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, serta tokoh organisasi keagamaan ini bertujuan menyelaraskan aturan agar insentif dapat disalurkan secara tepat sasaran, berkeadilan, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru keagamaan.

Visi SAE Pendidikan yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak sekadar berfokus pada pembangunan sarana fisik dan peningkatan mutu akademik, melainkan menempatkan pendidikan karakter keagamaan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Melalui program ini, pemerintah daerah bertekad menghadirkan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh tenaga pendidik tanpa membeda-bedakan sektor formal maupun keagamaan.

Dengan adanya regulasi khusus yang menjamin kesejahteraan dan insentif guru agama, Pemkab Probolinggo optimistis kualitas layanan pendidikan keagamaan di daerah akan terus meningkat. Kesejahteraan yang terjamin diharapkan mampu memotivasi para pendidik untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki fondasi moral, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang kuat demi mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang sejahtera dan berdaya saing.

_{Tim Bimas Islam / Editor : Lutfi Hidayat}

PROBOLINGGO, 23 Juli 2026 – Kementerian Agama RI meluncurkan Aplikasi Manajemen Aduan Antikekerasan (AMAN) untuk akses pelaporan dugaan kekerasan. Aplikasi ini dapat diakses melalui kanal “aman.kemenag.go.id“. Santri, siswa, orang tua, pendidik, maupun masyarakat dapat melaporkan dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan di ruang digital.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i dalam konferensi pers, menyampaikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak di Kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta. 

“Kami menyiapkan Aplikasi Manajemen Aduan Antikekerasan (AMAN) sebagai kanal pelaporan dugaan kekerasan. Melalui aplikasi ini, santri, siswa, orang tua, pendidik, maupun masyarakat dapat melaporkan dugaan kekerasan fisik, seksual, maupun kekerasan di ruang digital,” ujar Wamenag, Rabu (22/07/2026).

Selain “AMAN”, Kementerian Agama juga menyediakan layanan pengaduan digital TelePontren melalui WhatsApp di nomor 082226661854. Layanan berbasis chatbot ini memungkinkan pelapor menyampaikan aduan secara rahasia, aman, dan responsif melalui formulir digital yang telah disiapkan.

“Pengguna cukup mengakses layanan chat TelePontren, memilih jenis aduan yang akan dilaporkan, masuk ke tautan formulir, kemudian mengirimkan laporan,” tambahnya.

Tindaklanjut Setiap Laporan

Seluruh laporan yang diterima, sambung Wamenag akan ditindaklanjuti melalui sanksi administratif terhadap satuan pendidikan maupun pengasuh, serta proses hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Agama juga memastikan korban mendapatkan pendampingan agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki harapan untuk masa depan.

“Seluruh laporan yang masuk kami tindak lanjuti, baik melalui sanksi administratif terhadap satuan pendidikan tempat terjadinya peristiwa, maupun proses hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan kepada korban agar mereka dapat terus belajar dan tetap memiliki harapan untuk masa depan,” ungkap Wamenag.

Wamenag mengatakan Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Saat ini, Kemenag membina 87.576 madrasah dengan 10.571.678 siswa serta 42.369 pesantren dengan 6.267.471 santri.

“Dalam konteks ini, Kementerian Agama memiliki posisi yang sangat strategis. Seluruh satuan pendidikan tersebut harus dipastikan menjadi ruang yang aman dan nyaman dalam implementasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak,” sambungnya.

Pembekalan Pencegahan Kekerasan 4,5 Juta Siswa dan Santri Baru

Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Agama juga memberikan edukasi antikekerasan kepada peserta didik baru. Pada tahun ajaran ini, sekitar 2,5 juta siswa baru madrasah dan 2 juta santri baru pesantren telah mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan perundungan (bullying), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual melalui kegiatan Masa Ta’aruf Madrasah (MATA MUDA) dan Masa Ta’aruf Santri (MATA Santri).

“Pada masa penerimaan peserta didik baru madrasah dan santri baru pesantren tahun ini, sekitar 2,5 juta siswa baru madrasah dan 2 juta santri baru pesantren telah mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan perundungan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual melalui kegiatan Masa Ta’aruf Madrasah, maupun Masa Ta’aruf Santri,” tuturnya.

Pemerintah Dorong Korban Berani Melapor

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Deputi III Badan Komunikasi Kurnia Ramadhana. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa meningkatnya jumlah laporan merupakan indikator tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor, bukan semata-mata bertambahnya jumlah peristiwa kekerasan.

“Karena itu, saat ini kami mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan apabila melihat atau mengalami tindak kekerasan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, terutama dalam konteks budaya kita dan terlebih lagi bagi anak-anak. Anak-anak sering kali tidak berani untuk speak up,” ujar Pratikno.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat budaya pelaporan serta edukasi publik yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Upaya tersebut didukung sejumlah kebijakan lintas sektor, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri dan SKB sembilan menteri, guna memperkuat perlindungan anak di berbagai lingkungan.

“Oleh sebab itu, kami memiliki program yang bertujuan membangun keberanian anak untuk menyampaikan apabila mereka melihat ataupun menjadi korban kekerasan,” tambahnya.

Melalui penguatan kanal pelaporan, penanganan kasus, dan edukasi pencegahan, Kementerian Agama berharap seluruh madrasah dan pesantren menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensinya.

_{Kontributor : Aan. MP – Tim Bimas Islam / Editor : Lutfi Hidayat}

PROBOLINGGO, 21 Juli 2026 – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung implementasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo SAE KESEHATAN (Sejahtera, Amanah dan Eksis Berdaya Saing) dibidang kesehatan, Kantor Kementerian Agama melalui Seksi Bimas Islam dan Kantor Urusan Agama (KUA) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas di 24 kecamatan menghadirkan inovasi pelayanan terpadu SEHAT KUAT (Layanan Skrining dan Pemeriksaan Kesehatan serta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin KUA secara Terpadu).

Inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengharuskan calon pengantin (catin) mengantre berjam-jam di Puskesmas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan perkawinan. Kini, melalui layanan SEHAT KUAT, skrining dan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara langsung di lokasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) KUA, sehingga calon pengantin memperoleh layanan kesehatan dan pembinaan perkawinan dalam satu rangkaian pelayanan yang terintegrasi.

Seluruh layanan diberikan secara gratis (Rp0,-). Ini juga selaras dengan program Bupati Probolinggo dan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan program SAE KESEHATAN yaitu menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain mempermudah proses administrasi, layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kesehatan pranikah sebagai fondasi dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan berketahanan.

Selain menghadirkan SEHAT KUAT, KUA juga mengembangkan inovasi PILKUAT (Pelayanan Dukcapil dan KUA Terpadu). Melalui layanan ini, pasangan pengantin yang telah melaksanakan akad nikah dapat langsung memperoleh pembaruan dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status perkawinan yang telah diperbarui. Dokumen tersebut dapat diunduh secara digital melalui layanan Website Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan akses secara cepat, akurat, dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari transformasi pelayanan berbasis digital, KUA juga menghadirkan POLING (Pojok Konseling), yaitu layanan konsultasi daring melalui website dan WhatsApp Center KUA. Layanan ini memberikan ruang konsultasi yang mudah diakses masyarakat terkait layanan perkawinan, pembinaan keluarga, maupun informasi keagamaan lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, M. Imamuddin Nur Fajri, menegaskan bahwa berbagai inovasi tersebut merupakan implementasi nyata dari agenda strategis yang menjadi perhatian serius Kepala Kantor Kementerian Agama, Dr. Samsur, bersama Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kementerian Agama.

“Transformasi pelayanan ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, mudah, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi antara KUA, Puskesmas, dan Dukcapil menjadi bukti bahwa pelayanan pemerintah dapat diselenggarakan secara efektif melalui sinergi lintas sektor,” ujarnya.

Menurut Imamuddin, inovasi layanan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi perkawinan, tetapi juga bertujuan mempersiapkan calon pengantin dari aspek kesehatan, kesiapan mental, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Kementerian Agama terus memperkuat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas dengan menghadirkan pelayanan yang inovatif, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran SEHAT KUAT, PILKUAT, dan POLING diharapkan menjadi model pelayanan terpadu yang mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, tangguh, dan sejahtera sejak awal kehidupan berumah tangga.